Halaman Detail Berita

SEMINAR SOSIALISASI PERUBAHAN REGULASI JAMKESUS DISABILITAS DI DIY
Kamis, 06 Juli 2017    Berita

Kondisi regulasi tentang Jamkesus Disabilitas di DIY sampai dengan tahun 2015 dirasakan masih sangat terbatas yang menyebabkan ekspansi dan peningkatan aksibilitas menjadi masih terhambat. Oleh karena itu,Pergub tentang Jamkesus Disabilitas dinilai masih perlu dikaji ulang atau dilakukan perubahan. Rencana perubahan Peraturan Gubernur yang terkait Jamkesus Disabilitas di DIY meliputi:

  1. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2014 tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas
  3. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembayaran Bagi Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Semesta

Pemerintah Daerah DIY (Biro Kesra, Biro Hukum, Bappeda DIY, Biro Organisasi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Komite Disabilitas DIY) melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di DIY, Rumah Sakit, Dokter Spesialis KFR, Mitra Penyedia Alat Bantu dan Akademisi Peduli Disabilitas, menginisiasi perubahan regulasi tersebut. Perubahan regulasi Jamkesus Disabilitas meliputi perubahan pasal-pasal pada Pergub maupun pada Petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya, perubahan regulasi dimulai pada bulan Februari 2017 hingga April 2017 dengan diakhiri “Seminar Sosialisasi Perubahan Regulasi Jamkesus Disabilitas di DIY” yang diselenggarakan di Hotel Horison Riss, Jl Gowongan Kidul Yogyakarta. Perubahan regulasi dilakukan dengan evaluasi penyelenggaraan Jamkesus selama tahun 2015-2016 yang menjadi landasan perubahan regulasi tersebut.

Kepala Biro Kesejahteraan dan kemasyarakatan (Kesra) DIY, Dra Puji Astuti,M.Si, memaparkan bahwa “ Hasil perubahan regulasi tersebut diharapkan dapat melahirkan Sistem Jamkesus bagi Penyandang Disabilitas yang aksesibilitas, terjangkau, terintegrasi dan memprioritaskan implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di DIY”. Dalam usulan Pergub yang baru,dimunculkan adanya pelayanan “Reparasi Alat Bantu” yang diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas dalam perawatan dan reparasi alat bantu yang bermasalah. Selain itu, jenis alat bantu bagi penyandang disabilitas memiliki jenis yang lebih banyak, sehingga pemenuhan alat bantu bisa lebih mudah diakses.

 Pada Akhir bulan April 2017, Draft usulan Pergub tentang Jamkesus Disabilitas di DIY sudah dikirimkan ke Biro Hukum Setda DIY untuk bisa dibahas lebih lanjut secara hukum. Rencana agenda selanjutnya Biro Hukum akan mengundang Instansi pengusul (Pemda DIY khususnya Dinas Kesehatan DIY) untuk melakukan membahas lebih lanjut tentang usulan regulasi tentang Jaminan Kesehatan Khusus Disabilitas di DIY. Semoga Peraturan Gubernur tentang Jaminan Kesehatan Khusus Disabilitas di DIY segera dapat disahkan dan bisa menjadi payung hukum dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang lebih baik lagi.

sumber gambar karikatur : http://www.autodealermonthly.com


Dokumen :

Sumber: Jamkesos

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos)  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  adalah Unit Pelaksana  Teknis  Dinas Kesehatan  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY)  yang  bertugas menyelenggarakan kegiatan jaminan kesehatan bagi  masyarakat  DIY.

STATISTIK PENGUNJUNG

Hari Ini20
Kemarin20
Bulan Ini518
Total5211