Halaman Detail Artikel

Perspektif Baru Dalam Integrasi Sistem Jaminan
Kamis, 06 Juli 2017    Artikel

Tahun 2016 ditandai dengan perubahan besar seiring pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2016 sebagai perombakan terhadap Pergub 1 tahun 2013. Perluasan jenis kepesertaan dan program yang dimunculkan merupakan hasil kristalisasi proyeksi potensi perkembangan sistem jaminan di DIY. Perubahan-perubahan dirangkai untuk dapat mendampingi dalam mewujudkan Universal Health Coverage serta mencapai pelayanan jaminan kesehatan yang tidak hanya berfokus di kuratif. Program-program baru tersebut juga merupakan reaksi perbaikan kebijakan dan program JKN yang terus dilakukan, sehingga dalam perjalanan perbaikan tersebut menjadi kewajiban daerah untuk dapat mendampingi. 

 

Awal tahun 2017 telah menjadi titik balik penting bagi perkembangan Jaminan Kesehatan di DIY dengan penerapan fungsi pendampingan melalui program Jamkes Penyangga dan pengembangan komplemen JKN dengan Jamkes Preventif dan Rehabilitatif. 

Fungsi penyangga memiliki peran yang sangat kritis dan besar di DIY dalam masa pengembangan kebijakan yang sangat dinamis dari kebijakan-kebijakan pusat. Gambaran tersebut bisa dilihat dalam salah satu contoh dalam salah satu media massa lokal tentang masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk pelayanan kesehatan. JIka diamati dengan seksama dalam kurun terakhir, tidak atau sangat jarang ditemukan tampilan yang memunculkan penduduk yang berasal dari DIY seperti sebelum pemberlakuan sistem ini. Demikian halnya dengan komplain mengenai masyarakat miskin yang tidak dapat membayar rumah sakit yang sebelumnya sangat banyak terjadi. 

Apakah ini menjadi indikasi DIY sedang mendekati tahapan UHC ?. Masih memerlukan kajian, namun juga tidak dapat dipungkiri fungsi pendampingan ini justru menjadi penentu UHC DIY. Mengingat berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam integrasi JKN saat ini, UHC di DIY justru sudah secara riel terwujud dengan apapun permasalahan yang terjadi di pusat. Dari penduduk miskin yang saat ini dilaporkan belum memiliki jaminan, seluruhnya sementara telah terlindungi oleh sistem Jamkes Penyangga yang ada. Upaya untuk segera menetapkannya dalam JKN saat ini masih begitu banyak berhadapan dengan misteri yang "tidak kasat mata" yang menjadi kebingungan melangkah bagi daerah, dan disinilah fungsi penyangga akan berfungsi. JIka semua misteri sudah menjadi kasat mata fungsi penyangga secara otomatis akan berkurang dan menghilang. 

Begitu kuatnyakah dengan memberikan penjaminan penyangga ? tidak sama sekali karena dalam perhitungan sebenarnya hanya akan berhubungan kelompok yang sudah jauh berkurang dibanding sebelumnya. Semua telah diperhitungkan dan satu persatu saat ini sudah mulai terbukti. Angka peningkatan pengguna Jamkes Penyangga misalnya sebenarnya bukanlah efek dari penutupan penyelenggara tetapi peningkatan sementara karena akan terkikis dengan kebijakan-kebijakan baru di daerah dan pusat. Jumlah dalam setiap bulannya sebenarnya sama saja karena inilah cermin dari kelompok penyangga yang masih dalam proses menunggu untuk masuk ke dalam JKN. Selama masa tunggu inilah fungsi Jamkes Penyangga mendampingi hingga nanti secara keseluruhan JKN bisa benar-benar berjalan dengan baik. 

Bagaimana selanjutnya dengan fungsi Jamkes Penyangga, fungsi sebagai pendamping tetap akan ada sampai benar-benar ada jaminan bahwa seluruh penduduk DIY dijamin oleh JKN. namun demikian fungsi ini akan seara bertahap berkurang dan hanya akan tinggal dalam kisaran 1-4% dari penjaminan yang ada saat ini. Anggaran akan beralih kepada upaya Jamkes khusus yaitu disabilitas, preventif dan rehabilitatif. 

JIka bahasan sebelumnya berbicara mengenai penduduk miskin dan kurang mampu, bagaimana dengan sisi kelompok mandiri. Sejak tahun 2014, telah dilakukan kajian dan proyeksi potensi masalah dalam hubungannya dengan kepesertaan jamkes mandiri dalam JKN. potensi masalah tersebut diluar dugaan jauh melebihi prediksi awal. Dengan proyeksi yang ada saat itu, telah dirancang program sistem jamkes edukatif yang khusus untuk dapat membantu dalam merubah mindseting masyarakat dalam hubungannya dengan jaminan kesehatan. 

Program edukasi jamkes dikembangkan untuk mendorong minat dalam jamkes mandiri dan diarahkan ke dalam sistem mandiri JKN. Program tersebut saat itu belum mendapatkan lampu hijau sehubungan dengan program induk JKN yang belum memperlihatkan permasalahan yang berarti saat itu. Saat ini momentum mulai menemukan jalanya dengan semakin kasat matanya masalah. 

 


Dokumen :

Sumber: Jamkesos (gs)

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos)  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  adalah Unit Pelaksana  Teknis  Dinas Kesehatan  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY)  yang  bertugas menyelenggarakan kegiatan jaminan kesehatan bagi  masyarakat  DIY.

STATISTIK PENGUNJUNG

Hari Ini20
Kemarin20
Bulan Ini518
Total5211