Halaman Detail Artikel

Permasalahan dalam Pendataan Disabilitas
Kamis, 06 Juli 2017    Artikel

Rancangan program kegiatan dan kebutuhan anggaran dalam Program Jamkesus, setiap tahunnya disusun dengan menggunakan dasar perhitungan kebutuhan terhadap pelayanan kepada penyandang disabilitas. Analisis disusun dengan menggunakan basis data dan informasi yang tersedia sehingga menghasilkan gambaran mengenai kebutuhan. Tahun 2013 hingga tahun 2014, analisis kebutuhan belum menggunakan sepenuhnya basis data dan informasi mengingat keterbatasan yang ada.

Tahun 2014 mengantisipasi permasalahan telah ditetapkan Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2014 tentang analisis kebutuhan penyandang disabilitas. Namun demikian ketentuan regulasi tersebut belum dapat diterapkan sepenuhnya karena berbagai kondisi. Banyaknya sumber-sumber data sebagai rujukan pelayanan bidang sosial dan kesehatan, standarisasi kriteria dan instrumentasi dalam pendataan merupakan permasalahan yang ditemui saat ini.

Maksud dan tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam awal penetapan Pergub 14 tahun 2014 dengan demikian perlu untuk dioptimalisasikan. Optimalisasi dilakukan dengan pengembangan strategi dalam pendataan meliputi aspek validasi dan verifikasi dengan tahapan awal pengembangan sistem, standarisasi kriteria dan instrumentasi pendataan. Pengembangan sistem dimaksudkan untuk dapat memberikan kejelasan peran ketugasan dari seluruh stakeholder sementara standarisasi akan memberikan penyatuan atas keragaman sistem pendataan.

Salah aspek krusial dalam pengembangan sistem pendataan adalah standarisasi standar kriteria dan instrumentasi. Standar kriteria dan instrumen telah tercantum dalam Pergub 14 tahun 2014 namun dengan terbitnya Undang-undang 8 tahun 2016, perkembangan dalam pelayanan dan hasil evaluasi yang dilakukan maka perlu untuk dilakukan koreksi perbaikan.

Banyaknya model instrumen yang dikembangkan oleh berbagai sektor dan lembaga yang berkecimpung dalam penanganan dan pelayanan penyandang disabilitas, berpotensi untuk disatukan dengan prinsip saling melengkapi. Penyatuan instrumentasi kajian kebutuhan dari berbagai sumber tersebut dapat dimulai dengan melakukan uji coba untuk mengkaji kelengkapan, availabilitas dan berbagai aspek metodelogis lainnya dari instrumen. Metode survey uji coba instrumen pendataan sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai pengumpulan data dan informasi yang dapat digunakan untuk penyusunan program kegiatan dan prediksi kebutuhan penganggaran dalam program.

Terkait dengan pelayanan sistem jaminan, ketersediaan data yang telah menunjukkan identitas menjadi basis untuk pemberian pelayanan. Permasalahan pendataan menyebabkan Pemda DIY menyusun kebijakan afirmatif yaitu dengan membuka akses kepada penyandang disabilitas yang oleh karena pendataan yang belum optimal menyebabkannya tidak masuk dalam database sistem jaminan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 63 tahun 2016 tentang sistem Jamkesta.

Sebanyak 25.000 nama beserta data kelengkapan dari penyandang disabilitas miskin DIY telah ditetapkan sebagai peserta Jamkesus tahun 2014-2015. Jumlah tersebut pada tahun 2015-2016 meningkat menjadi 26.825 nama. Hasil koordinasi pembahasan data tahun 2017, menghasilkan sejumlah 22.080 nama. Adanya penduduk yang belum masuk dalam database akhirnya dapat ditampung dalam kebijakan afirmatif sebagaimana dimaksud, yaitu dalam jaminan penyangga (buffer) untuk kelompok penyandang disabilitas.

Paska dimulainya layanan yang memberikan akses bagi penyandang disabilitas miskin yang belum masuk database, hasil evaluasi menunjukan 70% berasal dari kelompok yang belum masuk database. Gambaran ini semakin memperjelas perlunya optimalisasi dalam sistem pendataan

 

Sumber gambar : 

1. https://st.depositphotos.com/1157310/3751/v/950/depositphotos_37510527-stock-illustration-cartoon-survey-man.jpg

2. Kegiatan Jamkesus Disabilitas Terpadu 

 

 


Dokumen :

Sumber: Jakesos (gs)

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos)  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  adalah Unit Pelaksana  Teknis  Dinas Kesehatan  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY)  yang  bertugas menyelenggarakan kegiatan jaminan kesehatan bagi  masyarakat  DIY.

STATISTIK PENGUNJUNG

Hari Ini2
Kemarin51
Bulan Ini723
Total16234