Halaman Detail Berita

PENGEMBANGAN STANDAR LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Kamis, 06 Juli 2017    Berita

Peraturan Daerah DIY nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah ditetapkan dengan salah satu amanah adalah Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas. Ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2013 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) bagi Penyandang Disabilitas yang berisi berbagai ketentuan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Tiga tahun paska pemberlakuan Peraturan Gubernur, pembelajaran utama adalah pentingnya keberadaan standar sebagai referensi mutu dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabililtas dan dalam penyediaan alat bantu.

Dinas Kesehatan DIY melalui Bapel Jamkesos telah berinisiatf mengembangkan standar dimaksud yang diwujudkan dalam beberapa rangkaian kegiatan. Inisiatif tersebut ternyata mendapat dukungan luar biasa dari berbagai pihak dalam dan luar negeri. WHO Jenewa (GATE), WHO Indonesia, UCP Wheel for Humanity (USA), ISPO, Pitsburg University, Google Voice, UCP-RUK, Bappenas, Kementrian Kesehatan, Akademisi, dan berbagai lembaga baik nasional maupun internasional memberikan dukungan dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah workshop pengembangan pedoman pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) termasuk pedoman pelayanan medik, pelayanan penjaminan serta pedoman / standar pelayanan alat bantu dan standar produk alat bantu dalam program Jamkesus Disabilitas.

Workshop dilaksanakan di Yogyakarta dari tanggal 21 hingga 23 Februari 2017 dihadiri oleh perwakilan Bappenas RI, Kemenkes RI, Perdosri beserta beberapa lembaga profesi kesehatan, berbagai Instansi Pemerintahan di DIY, Badan PBB Mitra Pembangunan dan Asosiasi Internasional, WHO, Akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil atau Penyandang Disabilitas skala internasional, nasional dan lokal.

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (SETDA) DIY Ibu Ir. Rani Sjamsinarsi, MT. Dalam sambutannya Setda DIY menyampaikan bahwa kita bersama wajib untuk mengimplementasikan amanah Undang-undang nomor No 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas. Lebih lanjut beliau menyampaikan, salah satu yang dilakukan DIY dalam pelayanan adalah pengembangan layanan One Stop Service (Jamkesus Disabilitas Terpadu) untuk menjawab permasalahan akses bagi penyandang disabilitas. Pemda DIY berharap adanya penguatan standar mutu layanan dan tidak hanya dalam program layanan penjangkauan namun juga layanan regular agar semakin mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Penyampaian materi diawali oleh Jon Pearlman, Direktur (ISWP) terkait Rekomendasi Standar Produk dan Layanan Kursi Roda. dilanjutkan pemateri Bengt Soderberg (ISPO) terkait Rekomendasi Standar Produk dan Layanan Orthosis Prothesis dan Chapal Khasnabis (WHO GATE Geneva) terkait Peta Jalan bagi Negara Berkembang untuk mencapai Standar Internasional Alat Bantu secara mandiri dan berkesinambungan. 

Pengembangan standar layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai pokok materi workshop dilaksanakan dengan menghadirkan para stakeholder yang paling dekat dengan permasalah yang dihadapi saat ini yaitu Akses. Salah satu pemateri adalah perwakilan dari sisi pengguna layanan yaitu penyandang disabilitas dalam hal ini adalah Ketua Komite Disabilitas DIY, Drs. Setia Adi Purwanta, MPd. Ketua komite disabilitas menyampaikan bahwa realitas di pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) memiliki banyak dimensi dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Lebih lanjut, layanan one stop service (Jamkesus Disabilitas Terpadu) yang digagas Pemda DIY yang dimulai tahun 2015 dinilai telah banyak membantu difabel dalam mendekatkan dan mempermudah akses .

Mewakili seluruh Penyandang Disabilitas DIY, Ketua Komite Disabilitas menyampaikan harapan bahwa ke depan dalam hal pendataan dapat dilakukan kepada semua penyandang disabiliats tanpa kecuali sehingga data yang terkumpul di Dinas Sosial dapat terus terbarukan, dengan membuat sistem basis data yang selalu siap di-update setiap saat dan dapat digunakan oleh semua sektor.

Dinas Kesehatan DIY dengan pemateri dr. Fitri Indah Setiyawati, M.Kes menyampaikan kondisi yang ada saat ini dan berbagai gagasan pengembanganya di masa mendatang khususnya di FKTP. Dengan judul materi Sistem Layanan Jamkesus Disabilitas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), pemateri menyampaikan bahwa fakta kunci penyandang disabilitas saat ini mencapai 15% dri populasi dunia dengan berbagai jenid disabilitas sementara di Indonesia berdasar hasil Riskedas (2013) mencapai 11% dari populasi di Indonesia. Angka yang muncul dalam Riskesdas, lebih lanjut disampaikan, hanyalah merupakan output dari instrumentasi survey sehingga tidak bukan menggambarkan populasi disabilitas di komunitas yang sebenarnya seperti misalnya untuk disabilitas yang berhubungan faktor penuaan dan penyakit kronis.

Indikator Pis-Kesga telah ditetapkan Kementrian Kesehatan dengan 12 Indikator dan untuk DIY telah ditetapkan menambahkan satu indikator khusus yaitu indikator Penyandang Disabilitas sebagai indikator ke-13. Masuknya indikator penyandang disabilitas menjadi gambaran kuatnya komitmen untuk terus mengembangkan layanan bagi penyandang disabilitas. Indikasi dari indikator adalah bahwa setiap keluarga dengan penyandang disabilitas memiliki akses ke pelayanan kesehatan minimal 1 kali dalam satu tahun dalam kondisi sehat dan akses setiap saat saat kondisi sakit.

Strategi yang disusun adalah melalui pendekatan keluarga dengan pengutamaan aspek promotif dan preventif disertai penguatan keluarga yang mandiri. Direncanakan penataan pelayanan bagi penyandang disabilitas di FKTP khususnya Puskesmas akan dilakukan dengan pendekatan pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat. Puskesmas direncanakan nantinya dapat dilengkapi dengan unit khusus /poliklinik pelayanan disabilitas terpadu dan homecare/visit yang terintegrasi dalam sistem Jamkesus Disabilitas.

Pemenuhan standar fasilitas pelayanan Puskesmas yang ramah difabel harus selaras dengan Kepmen PU 468/KPTS/1998 tentang persyaratan teknis bangunan umum dan PMK 75/2014 tentang Puskesmas”.

Penyampaian materi terakhir disampaikan oleh Bapel Jamkesos DIY terkait Strategi Peta Jalan DIY dalam Mencapai Skema Akses dan Mutu Pelayanan Jamkesus Secara Berkesinambungan. Dalam paparannya disampaikan bahwa pelayanan peserta Jamkesus Disabilitas terbagi dalam 3 jenis pelayanan yaitu pelayanan Reguler, Pelayanan Penjangkauan / Outreach dan Pelayanan Komplemen. Pelayanan penjangkauan yang telah dilaksanakan adalah pelayanan Jamkesus Disabilitas Terpadu dan pelayanan preventif TORCH. Sementara untuk pelayanan reguler dilaksanakan melalui sistem pelayanan yang telah berjalan selama ini melalui FKTP dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) baik Rumah Sakit pemerintah maupun swasta serta penyedia alat bantu fungsional.

Pelayanan Komplemen merupakan pengembangan terbaru yang saat ini telah mulai dilaksanakan oleh Bapel Jamkesos. Pelayanan komplemen meliputi pelayanan Preventif dan Rehabilitatif. Pelayanan Preventif yang telah dikembangkan adalah melalui RBM DIsabilitas / Posbindu Disbailitas dan untuk pelayanan Rehabilitatif adalah Homecare/homevisit untuk Penyandang Disabilitas termasuk Psikotik berat. Dalam kaitan dengan disabilitas berhubungan dengan penyakit kronis dan penuaan, Bapel Jamkesos telah menyiapkan program Jamkes Katastropik bagi penduduk miskin dalam bentuk Homecare dan Jamkes Senior untuk kelompok usia lanjut yang berbentuk layanan Homecare dan homevisit.

Secara khusus pemateri Bapel Jamkeoss menyampaikan bahwa pelayanan penjangkauan merupakan jawaban dari permasalahan akses yang menyebabkan selama tahun 2013-2015 awal sangat sedikit kemanfaatan yang diperoleh. Jamkesus Disabilitas Terpadu yang diselenggarkaan dengan bentuk layanan one stop service mengintegrasikan dari berbagai jenis layanan baik kesehatan, alat bantu, sosial, kependudukan dalam satu tempat dan satu waktu. Penyandang disabilitas dapat mengakses layanan mulai dari layanan pendataan dan update data, layanan penerbitan rekomendasi jaminan kesehatan bagi yang yang belum memiliki jaminan, pelayanan Dokter Umum, pelayanan Dokter Spesialis, penyediaan Alat Bantu, konsultasi dan reparasi Alat Bantu, pengembangan skill pmelalaui assesment vokasional dan rehabilitasi sosial terpadu dan lain sebagainya.

Mellaui Jamkesus Disabilitas Terpadu telah mampu meningkatkan akses yang awalnya di tahun 2013 hanya 23 pasien dan tahun 2014 hanya 34 pasien, meningkat menjadi 493 pasien di tahun 2015 dan bahkan pada tahun 2016 meonjak mencapai 3.412 pasien difabel yang mengakses. Efek yang dinilai paling berhasil justru bahwa pelayanan penjangkauan melalui Jamkesus DIsabiltas terpadu telah mampu mendorong pemanfaatan sistem layanan reguler hingga mencapai lebih dari 6000 pasien di rumah sakit (belum dihitung yang akses ke FKTP) selama tahun 2016. Kepala Sie Harkes menambahkan akses alat bantu difabel juga mengalami peningkatan, tahun 2013 dan 2014 tidak ada satupun pasien difabel akses alat bantu, tetapi tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 64 pasien dan tahun 2016 menjadi 876 pasien difabel akses alat bantu.

 

 

 


Dokumen :

Sumber: Jamkesos (Rn-Gs)

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos)  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  adalah Unit Pelaksana  Teknis  Dinas Kesehatan  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY)  yang  bertugas menyelenggarakan kegiatan jaminan kesehatan bagi  masyarakat  DIY.

STATISTIK PENGUNJUNG

Hari Ini15
Kemarin63
Bulan Ini1230
Total13699